JAKARTA - Gerakan Muda Pemerhati Desa (GMPD) menegaskan komitmennya untuk terus mendampingi masyarakat desa dalam memperjuangkan hak-haknya, khususnya terkait pelaporan dugaan maladministrasi yang dilakukan oleh pemerintah desa. Komitmen tersebut merupakan bagian dari upaya GMPD dalam mendorong tata kelola pemerintahan desa yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat.

Muhammad Yahya sebagai  salah satu Presidium Dewan Pengurus Pusat (DPP) GMPD menyampaikan bahwa masyarakat desa memiliki hak untuk memperoleh pelayanan publik yang baik serta berhak menyampaikan pengaduan apabila menemukan adanya dugaan penyimpangan, penyalahgunaan wewenang, pengabaian kewajiban hukum, penundaan berlarut, diskriminasi pelayanan, maupun bentuk maladministrasi lainnya yang merugikan masyarakat.

“GMPD hadir sebagai mitra masyarakat desa dalam memperjuangkan hak-hak warga negara. Kami berkomitmen memberikan pendampingan, edukasi, dan bantuan dalam proses pelaporan dugaan maladministrasi agar masyarakat memperoleh keadilan dan kepastian hukum,” ujarnya pada keterangan pers di Jakarta 10/06.

Dalam pelaksanaan pendampingan tersebut, GMPD akan melakukan berbagai langkah strategis, antara lain memberikan konsultasi dan edukasi hukum kepada masyarakat, membantu pengumpulan dokumen dan bukti pendukung, memfasilitasi penyusunan laporan pengaduan, serta melakukan koordinasi dengan lembaga-lembaga yang berwenang untuk menindaklanjuti laporan masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

GMPD juga menilai bahwa pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa merupakan tanggung jawab bersama. Oleh karena itu, partisipasi aktif masyarakat menjadi salah satu faktor penting dalam mewujudkan pemerintahan desa yang bersih, profesional, dan bebas dari praktik-praktik yang merugikan kepentingan publik.

Selain pendampingan pelaporan, GMPD akan terus meningkatkan kegiatan pendidikan publik, sosialisasi hak-hak masyarakat desa, serta penguatan kapasitas warga dalam memahami mekanisme pengawasan terhadap penyelenggaraan pemerintahan desa. Langkah ini diharapkan dapat mendorong tumbuhnya budaya transparansi dan akuntabilitas di tingkat desa.

GMPD menegaskan bahwa seluruh proses pendampingan dilakukan secara independen, profesional, dan berlandaskan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Organisasi juga mengedepankan pendekatan dialogis dan penyelesaian yang konstruktif, tanpa mengurangi hak masyarakat untuk memperoleh perlindungan hukum dan akses terhadap keadilan.

Melalui komitmen tersebut, GMPD berharap masyarakat desa tidak ragu untuk menyampaikan berbagai permasalahan pelayanan publik dan tata kelola pemerintahan yang mereka hadapi. Dengan keterlibatan aktif masyarakat serta dukungan berbagai pihak, diharapkan terwujud pemerintahan desa yang semakin responsif, transparan, akuntabel, dan mampu memberikan pelayanan terbaik bagi seluruh warga desa.